Pemerintah telah memulai tahun 2025 dengan menarik utang baru sebesar Rp 224,3 triliun hingga 28 Februari 2025. Angka ini setara dengan 28,9% dari total target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa penarikan utang terbesar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 238,8 triliun. Sementara itu, realisasi penarikan utang dari tunjangan minus tercatat Rp 14,4 triliun.
Selain itu, realisasi penarikan non-utang tercatat mengalami minus Rp 4,3 triliun. Dengan demikian, total realisasi penarikan anggaran negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp 220,1 triliun, atau sekitar 35,7% dari total APBN.
“Hingga 28 Februari 2025, realisasi penarikan anggaran negara sudah mencapai Rp 220,1 triliun, atau 35,7% dari target APBN,” kata Thomas dalam rilis pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Penarikan Utang Pemerintah di Awal Tahun 2025
Thomas menambahkan bahwa penarikan utang APBN akan terus diawasi secara hati-hati dan terukur. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi anggaran dan mengikuti dinamika pasar keuangan yang ada.
“Sesuai dengan pencapaian yang telah disebutkan, penarikan utang berjalan sesuai rencana dengan tetap mempertahankan efisiensi biaya dan risiko yang terkendali,” jelas Thomas.
Pengaruh Penarikan Utang terhadap Stabilitas Keuangan Negara
Pada bulan pertama tahun 2025, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengakui bahwa penarikan utang mengalami lonjakan signifikan.
“Inilah yang menunjukkan adanya penyesuaian besar dalam perencanaan utang di awal tahun,” ujar Sri Mulyani.
Penarikan Utang di Tahun 2025 Diprioritaskan untuk Kebutuhan Mendesak
Demi mempertahankan kestabilan keuangan negara, penarikan utang difokuskan pada kebutuhan mendesak dengan memperhatikan porsi yang efisien. Realisasi penarikan utang ini memiliki pengaruh besar terhadap proyeksi penerimaan negara di tahun 2025.
